Tampilkan postingan dengan label Politik Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik Daerah. Tampilkan semua postingan

20 September 2018

Resmi, Inilah Kuota Penerimaan CPNS Kab. Kepulauan Mentawai 2018

Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kep. Mentawai resmi diinformasikan. Berdasarkan Pengumuman dari Sekretariat Daerah Nomor: 800/1076/BKPSDM/2018. Dimana dijelaskan bahwasannya menindak lanjuti Keputusan MenPanRB Nomor 220 Tahun 2018.
Rekrutmen Tes CPNS tahun ini menggunakan sistem CAT (Computer Assist Test) dimana panitianya dari Badan Kepegawaian Dareah. Sementara Pengumuman Resmi dari Situs BKN tanggal 19 September 2018. Sedangkan Informasi Registrasi paling cepat pada tanggal 20 september.

Kuota CPNS di Mentawai sebanyak 300 orang yang terdiri dari 145 tenaga guru, tenaga kesehatan 105 dan tenaga teknis 50 orang. Adapun Persyaratan Umum Dan Khusus Dapat didownload disini
Read More

18 Agustus 2018

Potret Kesenjangan Ekonomi Di Relokasi Huntap Desa Malakopa

Desa Malakopa merupakan salah satu desa yang mendapat program bantua Hunian Tetap (huntap) pasca gempa dan Tsunami di Mentawai Pada Tahun 2010 silam. Jika kita flash back fenomena alam ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, karena pemukiman para warga berada dibibir pantai.
Dengan resiko hunian dibibir pantai Pulau Pagai Selatan, Maka Pemerintah Merelokasi Hunian Tetap di Berbagai titik yang Jauh dari Pantai.
Pertemuan Kelompok KPM Program Keluarga Harapan di Dusun Muntei Kecil Desa Malakopa
 Relokasi Hunian bagi masyarakat di Desa Malakopa ini mulai dari Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap). Saat ini Hunian Tetap telah di bangun jauh dari bibir pantai. Sehingga Masyarakat akan aman dari ancama Tsunami. Tapi apakah masalah setelah hunian tetap ini dibangun masih ada? Ya malah mendatangkan masalah baru dan bisa disebut Tsunami Kesenjangan Ekonomi.
Sebut saja di Dusun Muntei, Desa Malakopa. Saat ini di daerah ini telah terjadi kesenjangan ekonomi, pendapatan yang tidak menentu, bahkan harga jual Produk pertanian yang rendah akibat jalan dan infrastruktur yang kurang memadai.
Foto Bersama Anak KPM yang Menurut Kader Posyandu Berat Badan Tidak Bertambah (Indikasi Stunting)
Kesenjangan ekonomi ini tidak hanya di desa Malakopa, tetapi di desa lain Lokasi Hunian tetap.
Saya selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Kementerian sosial sudah secara langsung mengamati bagaimana ekonomi masyarakat. Program ini terbukti mengurangi Stunting dan Kemiskinan menurut data BPS. Tetapi tidak semua Keluarga mendapat program ini, tergantung SK Dirjen.Jamsoskel dan Sumber Data Dari BDT (Berbasis Data Terpadu). Contoh daerah huntap di desa ini yang ekonomi masyarakatnya macet adalah Dusun Muntei kecil dan besar, Dusun Sabbiret. Eruparaboat, Dan Purourougat. Syukur ada beberapa Keluarga Sangat Miskin penerima Program PKH sedikit terbantu dengan dana Program ini. Jika kita amati dalam kehidupan sehari-hari maka banyak penduduk yang jarang kita jumpai di lokasi huntap, karena kehidupan mereka sesungguhnya ada di kampung lama. Sementara butuh waktu lama menuju kampung lama, karena akses yang susah. Sementara di kampung baru Huntap masyarakat harus menyesuaikan diri. Sementara tidak sedikit yang kerja di Kebun sawit luar Mentawai, seperti ke pesisir selatan.

Dari segi pertanian misalnya produk pisang super yang digalakkan masyarakat dengan bantuan dari NGO tetap juga tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan harga pisang yang semakin rendah. Para agen pisang super hanya berani menampung pisang dengan harga murah. Misalnya harga pisang super besar hanya berani dibeli agen sekitar 25 ribu rupiah. Hal ini disebabkan biaya angkut dan jalan masih rusak, sehingga agen hanya satu, dan jika agen terbatas maka kesempatan ini dapat digunakan sebagai mendekati tengkulak, karena harga pisang super yang tidak seimbang.

Hal yang mengejutkan saya selaku pendamping adalah, ketika transaksi jual penjualan pisang berlangsung, seorang kakek mengeluh kepada saya. Keluhaan yang datang dari lubuk hati paling dalam dan penuh dengan rasa pesimis.Kakek ini menyatakan bahwa sejak direlokasi pemerintah, kehidupan masyarakat tetap melorot. Bahkan yang dulunya lahan pertanian diberikan disekitar lokasi huntap, kenyataannya masih banyak lahan itu yang digarap oleh pemilik suku tanah itu sendiri. Akhirnya para warga di huntap ini hanya berharap dapat memperbaiki ekonomi dari ladang lain bahkan sektor kelautan dengan kembali ke kampung lama. Kondisi ekonomi yang macet tidak hanya di Dusun Muntei, bahkan di Sabbiret, EruParaboat dan Purorougat tetap sama. Kondisi ekonomi menjadi masalah klasih utama di daerah hunian Tetap ini.
Pemerintah sudah merelokasi tetapi tetap kebutuhan ekonomi masyarakat tidak bisa serta merta dipulihkan di Lokasi Pemukiman yang baru. Dan harus ada dampingan dan program pemulihan ekonomi.

Sementara Saat ini ribuan Korban Tsunami masih hidup ditengah hutan Produksi. Sehingga untuk menggarap masih ragu, belum lagi rumah masyarakat yang belum punya sertifikat.
Mau tidak mau Pemerintah Pusat dan Daerah hurus cepat bersinergi, supaya pemulihan Ekonomi di Lokasi Huntap ini segera teratasi. Karena Pemerintah sudah merancang hunian tetap di titik yang jauh dari tempat bercocok tanan yakni di kampung lama. Sangat miris kita menyaksikan masyarakat jalan kaki 6 KM ke kampung lama hanya untuk mencari hidup. Karena kehidupan masyarakat di huntap ini tidak ada, malah yang bisa dipanen adalah hasil kebun di kampung lama. Oleh sebab itu bagaimana Pemerintah menanggulangi pemulihan ekonomi dan Kehidupan masyarakat di huntap layak, dengan mempermudah akses ke kampung lama. Jika kondisi ekonomi terus seperti ini maka akan merembes ke masalah sosial lain seperti Kesehatan dan Pendidikan. Apalagi masalah Stunting yang akan lebih condong jika ekonomi masyarakat kurang baik.

Dengan kondisi ekonomi saat ini direlokasi huntap, maka banyak kita amati masyarakat yang balita kurang penuh gizi, ibu hamil kurang gizi, dan para anak sekolah harus jalan kaki sebagian dengan jauh jarak tempuh. Dengan Moment Kemerdekaan indonesia Ke 73 ini semoga masyarakat dapat merubah pola hidup dan menunaikan kewajiban denngan baik. Mestinya harus ada program pemulihan ekonomi dan Infrastruktur yang pembangunannya dipercepat dan berkelanjutan sehingga  sangat dibutuhkan Sinergi dari berbagai pihak.


Read More

12 Desember 2017

Download Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pekerja Sosial Supervisor PKH Tahun 2017

Setelah pengumuman akhir seleksi akhir SDP PKH Pendamping Sosial 2017, maka pengumuman yang ditunggu-tunggu para peserta Seleksi Tahap 2 Pekerja Sosial Supervisor SDM PKH 2017 Final telah resmi dirilis oleh Kemsos RI. Adapun Tahap Selanjutnya yaitu dengan pendaftaran ulang email ke Kemsos RI.

Adapun lampiran nama-nama yang lulus Seleksi Akhir Pekerja Sosial Supervisor dapat di download disini 

Sedangkan Formulir Registrasi untuk pemberkasan dikirim ke alamat email: jamsoskel@kemsos.go.id dan 

Formulir Silahkan Download disini

Read More

13 September 2017

JR Saragih Sosok Pemimpin Visioner Dari Simalungun, Sumatera Utara

Oleh: Leo Randus Saragih, S.Pd.,Gr
Sosok DR. Jopinus Ramli Saragih, S.H, MM atau sapaan akrab “JR Saragih” sudah dikenal berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Pengabdian dari JR Saragih Sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun “Tanoh Habonaron Do Bona” Sudah menjalani 2 periode bahkan telah memberikan Karya, dan bukan janji semata. Dengan Kedisiplinan dan Kerja Kerasnya dalam menahkodai Kabupaten yang Luas di Sumatera Utara ini sudah teruji dan banyak masyarakat yang percaya terhadap kepemimpinannya tetapi tidak terlepas juga dari kontoversinya dalam hal memecat anak buahnya yang kurang sigap melayani masyarakat. Bahkan JR saragih tidak segan dalam melakukan sidak pagi hari melihat bagaimana kedisiplinan anggotanya. Jika kita telaah kisah dari pak bupati ini, maka titik balik menjadi seorang pemimpin tidak lah kita duga dan hanya Kemauan dan tekad yang tinggi yang dapat mewujudkan impiannya. Pada masa kecilnya pak bupati ini berasal dari keluarga yang hidup sederhana. Bahkan pernah menjadi anak terminal sewaktu masir remaja. Oleh sebab itu bagaimana pahitnya kehidupan ini sudah biasa dialami pak JR Saragih dimasa kecilnya. Namun kondisi serba kekurangan ini tidak mengurangi niat dan keinginan dari pada pak JR untuk merobah hidupnya ke arah yang lebih baik. Dengan bermodal nekat, pak JR memulai karirnya dengan merantau di Jakarta , hingga terjun ke dunia Militer.

Dengan kedisiplinan yang tinggi maka karir dari JR Saragih di Militer termasuk sangat menonjol hingga menjadi seorang perwira menengah. Setelah menggapai Perwira Menengah TNI, JR Saragih bukanlah sosok yang puas dengan keadaan perwira menengah. Sebagai Perwira Mengenah JR Saragih juga tertarik untuk mendirikan Klinik Kesehatan di Purwakarta (Jawa Barat). Setelah kemudian menjadi Rumah Sakit Efarina, mendirikan Rumah Sakit Cabang Pangkalan Kerinci (Riau), Dan Rumah Sakit Efarina Cabang Berastagi (Sumatera Utara). 

Dengan kepiawaian beliau dalam mengelola rumah sakit ini maka hingga saat ini Rumah Sakit Efarina dapat menjadi Rumah Sakit yang terus melayani masyarakat. Sehingga visi JR Saragih untuk melayani dan berkarya di bidang kesehatan dapat terlaksana. Ditengah kesibukan mengelola Rumah Sakit, ternyata JR Saragih juga tertarik di dunia Pendidikan, yaitu dengan kegigihan beliau dalam mengenyam pendidikan. Hingga saat ini JR Saragih mendapat gelar Doktor (S3). Walaupun mendapat gelar Doktor JR Saragih mewujudkan visinya lagi yaitu dengan mendirikan Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan berbasis Militer yaitu SMK Efarina.

Kepemimpinan JR Saragih semakin terasa dimasyarakat yaitu dengan visi beliau yang menjadi kenyataan dengan mendirikan Universitas di Raya yaitu Universitas Efarina, yang mana daerah ini sebelumnya menjadi daerah kota mati, namun saat ini telah berkembang. Ditengah pindahnya ibukota Kabupaten Simalungun ke raya, yang mana sebelumnya berada di Siantar. 

Dengan semangat baru untuk membangun Daerahnya, JR Saragih sudah berkarya di Simalunun. Dimana dengan program jangka panjangnya dalam kemajuan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Simalungun. Jarang kita jumpai para pemimpin khususnya di Sumatera Utara dengan visi kedepannya berkarya dalam hal pendidikan dan kesehatan. Begitu juga dengan kemapanan JR Saragih, telah mendirikan Televisi Daerah Simalungun, yaitu Efarina TV. Yang mana dengan mengudaranya televisi ini dapat mengekspos berbagai potensi Sumber daya Alam maupun Budaya yang ada di Simalungun. Kecintaan JR saragih dalam hal Budaya Simalungun juga tidak diragukan lagi, salah satunya dengan menampilkan ciri khas rumah adat simalungun di setiap instansi pemerintahan daerah. Dan membuat event skala nasional dengan Tari Tortor Haroan Bolon di Simalungun dengan mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). 

 Walaupun dengan keterbatasan APBD pak JR Saragih tetap optimis dalam pemerataan pembangunan di simalungun. Yaitu secara bertahap dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan, Irigasi, Kesehatan, dan Pendidikan. Penghargaan lainnya adalah dengan mendapatkan penghargaan dari kementerian dalam negeri berupa Kepala Daerah Inovatif tahun 2014 dari Tjahjo kumolo (Mendagri). Dengan berjalannya roda pemerintahan yang bagus di Kabupaten Simalungun, maka menurut Data Bandan Pusat Statistik(BPS) menetapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Simalunngun meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Bahkan Menurut Letjen TNI (Purn). Dr. (HC) Tiopan Bernhard Silalahi bahwa kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten dengan Percepatan 
Pertumbuhan Pembangunan tercepat diantara berbagai kabupaten di Sumatera Utara. 

Mendapat amanat Masyarakat Simalungun hingga 2 periode dilalui JR Saragih bukan dengan jalan mulus melainkan dengan jalan penuh berliku-liku. Dimana sewaktu mengikuti Pilkada serentak 2014 maka pasangan JR-Amran Sinaga dinyatakan dicoret dari peserta pilkada Simalungun. Hal ini disebabkan oleh kasus hukum Amran Sinaga yang divonis Oleh MA bersalah dalam kasus sewaktu beliau menjabat kepala Dinas. Ternyata keputusan KPU mendiskualifikasi JR Saragih dalam perhelatan Pilkada Serentak membuat lebih rumit masalah, dimana massa dari paslon no 4 demo besar-besaran di KPUD Simalungun. 

Banyak beredar issu di masyarakat bahwa penetapan tersangka cawabup no 4 sarat kepentingan politik, yaitu untuk menjegal pasangan no 4 karena memiliki peluang besar untuk menang. Dengan semakin membludaknya massa JR Saragih di KPUD Simalungun, membuat semangat JR Saragih semakin membara. Sehingga dengan kematangan sikap, keuangna dan sinergitas, maka disaat yang genting dinyatakan bahwa pilkada di Kabupaten Simalungun ditunda. Dan singkat cerita setelah diadakan pemungutan suara ulang, maka JR Saragih mendulang suara yang sangat signifikan dari calon lainnya. Badai telah berlalu, dan suarat masyarakat mayoritas menentukan pilihan kepada Pasangan JR Saragih-Amran Sinaga mendapat Amanat untuk memimpin Simalungun. Dengan kematangan emosional, spiritual dan ekonomi, JR Saragih berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Yaitu menunjukkan Karya nyata, bukan sekedar janji.

JR Saragih mau menghilangkan label SUMUT yang serba KKN dalam hal pembenahan Birokrasi daerah. Berkaca dari kisah suram 2 mantan Gubernur Sumatera Utara yang berkasus, yaitu Gubernur Syamsul Arifin berujung masuk bui dan Gatot Pudjo Nugroho yang juga divonis bersalah dalam kasus Korupsi. Dengan label KKN yang tinggi di Sumatera Utara, maka JR Saragih dengan semangat baru berusaha memberikan karya terbaik bagi SUMUT. 

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara ini telah mendapat restu dari Ketua Umum untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Jika 2 mantan gubernur Sumut masuk bui karena korupsi, maka dengan kematangan emosi, spiritual dan ekonomi JR Saragih diharapkan mampu mengubah Sumatera Utara menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi dan Potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. JR Saragih Terbukti telah memberikan bukti di Kabupaten Simalungun.
Read More

12 Januari 2017

Ajang Pilkada Mentawai 2017 dan Nasib Masyarakat di Hunian Tetap Pasca Gempa Dan Tsunami 2010

OLEH: Leo Randus Saragih, S.Pd., Gr

Pilkada merupakan suatu pesta demokrasi yang dinanti oleh masyarakat. Dengan pilkada maka akan ada sosok pemimpin harapan baru bagi masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sebentar lagi akan memilih pemimpinnya 5 tahun kedepan. Bahkan 2 calon telah ditetapkan KPUD Mentawai sebagai peserta yang maju sebagai Cabup dan Cawabup Mentawai. 
Kedua calon yang bertarung di Pilkada Mentawai ini adalah sama-sama Incumbent, dimana Bupati dan Wakil Bupati maju bersama diPilkada. Kinerja lima tahun belakangan ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, baik itu dari segi Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan Jaminan Kesehatan. Kedua calon inilah yang menahkodai progres Pembangunan di Mentawai belakangan ini. 

Kabupaten Kepulauan Mentawai bahkan telah ditetapkan Pemerintah pusat sebagai daerah tertinggal (Sumber: Setgab RI) yang mana berdasarkan berbagai inikator tertentu. Oleh sebab itu masih banyak pekerjaan yang harus dikebut oleh pemerintah daerah demi kesetaraan dengan daerah lainnya. Masih banyak masalah yang harus ditangani oleh pemimpin yang terpilih nantinya. Hendaknya Bupati yang terpilih dapat betul-betul memperjuangkan nasib masyarakatnya dengan cepat, karena menyangkut pemulihan ekonomi yang terpuruk. 

Salah satu masalah yang riskan dialami masyarakat adalah kondisi perekonomian di daerah Hunian Tetap (Huntap) pasca gempa dan tsunami 2010 di Mentawai. Pemerintah sudah merelokasi masyarakat ke daerah dataran tinggi. Sehingga dapat aman dari ancama tsunami. Kebijakan ini memang efektif dari segi resiko bencana. Namun bagaimana dengan pemulihan ekonominya? Saat ini masyarakat masih terkatung-katung dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Biaya hidup yang tinggi, karena distribusi sembako yang begitu sulit, karena akses jalan darat ke Huntap yang begitu memprihatinkan.

Faktanya  saat ini Masyarakat di Huntap malah lebih memilih ke pemukiman lama untuk bercocok tanam, karena di sanalah sumber ekonomi masyarakat. Seperti kebun kelapa, coklat, sawah dan hasil laut. Di sekitar relokasi juga masyarakat bercocok tanam, tetapi masih memerlukan proses yang cukup lama utuk panen. Masyarakat telah di relokasi cukup jauh dari pantai dengan akses ke pemukiman lama yang belum memadai. Tidak heran banyak masyarakat jalan kaki puluhan kilometer menuju pemukiman lama. Bahkan masyarakat sendiri mengakui bahwa sumber kehidupan mereka masih banyak di pemukiman lama. 

Akses menuju Hunina Tetap ini juga sangat memprihatinkan, jika kita berangkat dari Sikakap yang merupakan pusat dari Perekonomian di Pagai Utara Selatan. Jalur darat dengan menggunakan sepeda motor begitu susah karena jalan yang berlumpur apalagi sedang musim hujan. Akibat akses yang sulit, maka biaya hidup naik, sementara ekonomi masyarakat susah. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin susah. 

Jalan utama menuju huntap di Pagai Selatan adalah jalan bekas perusahaan PT. Minas Pagai Lumber, mungkin pemerintah ragu kepastian jalan untuk jalan nasional. Tetapi Jalan ini adalah urat nadi dari perekonomian masyarakat, mau tidak mau pemerintah harus segera memperbaiki jalan ini. Mencari alternatif, bahkan punya kebijakan khusus. Sehingga akses menuju Hunian Tetap dapat lancar yang berpengaruh terhadap kebutuhan primer penduduk. 

Begitu juga dengan kepastian lahan untuk pemukiman dan lahan bercocok tanam. Pemerintah harus segera membuat sertifikat tanah bagi masyarakat di Huntap demi kepastian Hidup di lokasi yang baru. Memang rumit permasalahan yang ada di Lokasi Hunian tetap pasca gempa dan tsunami. Karena lahan pemukiman ini adalah lahan dari HPH. Tetapi pemerintah sudah terlanjur merelokasi jauh dari pinggir pantai. Pemimpin daerahlah yang menjadi ujung tombak memperjuangkan nasib masyarakat di Hunian Tetap ini. Walaupun lahan HPH, demi kemaslahatan masyarakat di Huntap sudah seharusnya ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat maupun dareah mengenai status HPH dan lokasi Huntap ini. Jangan masyarakat menjadi miskin di lahannya yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Sedangkan hasil hutannya dikuras dari Bumi Sikerei.

Namun ada satu desa yang unik diantara desa lainnya di darah yang terkena dampak Tsunami. Yaitu desa Malakopa, di desa ini masyarakat memang direlokasi pasca Gempa dan tsunami 2010. Tetapi tidak begitu jauh, masyarakat pindah beberapa kilometer ke daerah perbukitan yang masih dekat dengan pantai, namun sudah relative aman dari bahaya tsunami. Sehingga desa ini walaupun direlokasi, pemenuhan kebutuhan ekonominya masih relatif terpenuhi dengan baik. Karena sumber ekonominya masih mudah dijangkau. 

Dengan ajang pilkada ini, maka seharusnya masyarakat lebih jeli dan dapat berdiskusi dengan kedua calon bupati, tentang langkah konkrit dari upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat sekitar Hunian Tetap. Salah satunya Kepastian sertifikat lahan pemukiman dan pertanian bagi masyarakat. Jadi Setiap ada Calon Bupati yang kampanye masyarakat sekitar Huntap, masyarakat supaya berani menyampaikan keluhan, aspirasi dan langkah cepat dari calon bupati. 

Masyarakat dan calon bupati dapat membuat kontrak politik mengenai upaya percepatan pembangunan sarana prasarana dan pemulihan ekonomi. Jangan hanya janji, istilahnya “Janji tinggal Janji, dapat Kursi Hilanglah Janji”. Sehingga istilah ajang pilkada menjadi suatu moment menentukan pemimpin yang cepat tanggap dengan situasi masyarakat yang telah lama mengalami kondisi ekonomi terpuruk. 

Dengan kontrak politik ini juga kedepanya masyarakat dapat lebih optimis, dan teredukasi akan pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Bagi calon yang dapat menyanggupi kontrak politik yang telah disepakati, maka itulah calon pemimpin yang seharusnya dipilih oleh masyarakat. Pemulihan ekonomi merupakan hal yang vital bagi masyarakat Huntap Pasca Gempa dan Tsunami, karena menyangkut urusan kebutuhan primer penduduk. Ajang pilkada bukan hanya sekedar pesta demokrasi biasa, tetapi menyangkut upaya calon pemimpin meyakinkan masyarakat dan Pemimpin terpilih berbuat demi Kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Read More

29 November 2016

Alam dan Budaya Mentawai, Disanjung di Luar Negeri Namun Sayang Tak Dikenal Oleh Tetangga

Negara Indonesia yang majemuk merupakan warisan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat ratusan suku di berbagai pulau. Setiap pulau memiliki berbagai bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan 4 pulau besar yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Wilayah Mentawai tergolong dalam daerah terdepan, dan Terluar Indonesia, yang berhadapan langsung dengan samudera pasifik.
Sikerei (Dukun) Mentawai di Pulau Siberut
Secara geografis Mentawai terpisah dari Pulau Sumatera, dan secara administratif bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Mentawai memiliki budaya yang khas diantara budaya lainnya di Indonesia. Seperti Sikerei (dukun) bagi masyarakat di Mentawai. Sikerei dipercaya dapat mengobati masyarakat yang sakit dengan ramuan obat-obatan dari alam liar.
Pagelaran Budaya dengan pakaian adat Mentawai
Dalam berinteraksi dengan masyarakat di Sumatera, banyak rekan-rekan yang sudah mengetahui bahwa saya berdomisili secara De Facto dan di Mentawai, tepatnya di desa Malkopa, Pagai Selatan. Saya terkejut sewaktu ada rekan yang berargumen, bahwa mentawai itu masyarakatnya sangat primitif, dan banyak yang masih memakai kabit (pakaian khas dukun mentawai). Selain itu masyarakat masih banyak yang suka makan bangkai hewan. Tentu persepsi teman saya ini salah dan saya anggap mengkonsumsi cerita yang salah. Kemudian saya jelaskan kenyataan di lapangan pada saat ini. Mengenai budaya Mentawai bagi para Sikerei akan tetap dilestarikan, bahkan menjadi fokus perhatian internasional. 

Dan yang lebih parah lagi, pasca gempa dan tsunami 2010. Warga di luar mentawai masih banyak yang berpikiran sempit, yaitu dengan beranggapan bahwa Mentawai akan segera tenggelam, mungkin persepsi mereka pulau dimentawai iut kecil. Yang lebih menyakitkan dihati saya, ketika ada oknum yang menyebutkan bahwa gempa dimentawai itu wajar karena banyak masyarakatnya yang berbuat maksiat. Katanya oknum tersebut mendapat informasi dari tetangganya yang pernah berdomisili di Mentawai. Pernyataan oknum ini saya sanggah, tidak demikian pada kenyataannya.

Ditambah lagi dengan issu Megathust di sektar Pulau Siberut yang menurut paraa pakar gempa suatu saat akan terjadi  gempa bumi. Padahal Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat luas dan memiliki perbukitan selayaknya dataran di Sumatera. Masyarakat sudah punya kearifan local untuk mengantisipasi gempa dan tsunami, Yaitu dengan membuat jalur evakuasi, konstruksi bangunan rumah yang ramah gempa dan pemukiman di sekitar dataran tinggi.
Hal ini bertolak belakang dengan wisatawan mancanegara, walaupun banyak warga Indonesia khususnya di Daerah Sumatera beranggapan negatif terhadap Mentawai dengan daerahnya yang sebentar lagi akan tenggelam, namun Bagi Wisatawan Mancanegara seperti Australia, Amerika, German dan Jepang Mentawai sangat eksotis . Dibuktikan dengan kunjungan Wisman yang selalu ramai yang menurut Data Disbudparpora Mentawai pada tahun 2015 jumlah Wisman yang berkunjung  sekitar 3.500 dan 2016 meningkat menjadi 5.500. Jumlah vila dan resort yang dibangun semakin banyak di Mentawai.

Saat ini banyak masyarakat di luar daerah Mentawai seperti daerah Sumbar dan Sumatera yang belum memahami secara utuh bagaimana itu Budaya Mentawai. Bahkan sebagian masyarakat ada yang mendiskreditkan suku dan budaya mentawai, hal ini sangat disayangkan. Sebab keanekaragaman budaya di Indonesia harus kita lestarikan dan saling menguatkan antar budaya. Sikap saling menghargai itu penting kita tanamkan sejak dini. Bagi masyarakat yang sudah mengunjungi mentawai pasti dijamin akan takjub dengan pesona alam dan budayanya.
Alam Mentawai sangat subur, Produk unggulan pertanian didaerah ini adalah seperti Cengkeh, Pala, Pinang dan Kopra. Begitu juga dengan hasil perikanan, berupa ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dari segi pendidikan, pemerintah telah gencar-gencarnya memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar. Sehinga kelak 10 tahun kedepannya SDM mentawai sudah dapat bersaing  dengan masyarakat lokal maupun internasional.

Dengan persepsi Ancaman Gempa dan Tsuanmi ini akan sangat mempengaruhi destinasi wisata baik Domestik maupun Mancanegara. Oleh sebab itu, saatnya semua elemen masyarakat dan pemerintah turut ambil bagian untuk promosi budaya dan alam mentawai.
Terkhusus bagi Disbudparpora mentawai,  supaya lebih gencar mempromosikan budaya mentawai, dengan event atraksi budaya, penerapan pelajaran muatan lokal budaya mentawai di sekolah.

Begitu juga dengan para duta wisata mentawai, harus lebih aktif mempromosikan mentawai dari segi budaya dan kekayaan alam di kancah nasional maupun intternasional. Dan para duta wisata mentawai harus sudah memahami adat istiadat, icon unggulan pariwisata dan kondisi geografis dari mentawai.

Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan untuk pengembangan wisata alam maupun budaya di Mentawai, oleh sebab itu harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, investor, dan masyarakat. 
Read More

20 November 2016

Pendekatan Spasial dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Mentawai

Kepulauan Mentawai merupakan suatu daerah yang eksotik yang memikat para wisatawan Mancanegara. Di Mentawai kita dapat menikmati kekayaan Alam Bahari, Budaya dan Suaka Margasatwanya. Tidak heran jika UNESCO menetapkan Pulau Siberut sebagai Cagar Biosfer.
Tenggiri Surf Charter in Mentawai Island
Pembangunan di suatu daerah dapat berjalan lancar jika investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Kabar gembira ketika Investor Polandia  melalui Kepala Divisi Promosi dan Investasi Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Romuald Morawski menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat (Sumbar). Investasi yang diminati pengembangan pariwisata, perikanan dan kelautan juga penyediaan jaringan air bersih.

Dalam kunjungannya ke dusun Buttui, Desa Modobag dan Matotonan Siberut Selatan, serta Desa Peipei di Siberut Barat Daya beberapa waktu lalu, Morawski mengaku takjub dengan potensi pariwisata serta budaya masyarakat setempat.

Namun di Pulau Siberut sebagian besar kawasannya berfungsi sebagai Hutan Produksi (HP) dengan luas 119.045 hektar dan Hutan Produksi yang bisa Dikonversi (HPK) 48.972,69 hektar. Hanya 33.343,44 hektar yang berupa Areal Penggunaan Lainnya (APL) yang menjadi ruang kelola rakyat. Sementara 180.579,88 hektar merupakan Kawasan Suaka Alam dan 3.906,07 Hutan Lindung.

Dengan fungsi sebagai kawasan HP, terdapat satu izin konsesi HPH PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 47.605 hektar sejak 2009 lalu. Lalu disusul izin prinsip baru untuk Hutan tanaman Industri (HTI) PT. Biomass Andalan Energi seluas 20.110 hektar yang baru dikeluarkan Mei 2015. Hal inilah yang terkesan tumpang tindih dengan kebijakan KSPN yang ditetapkan sejak 2011. (Mentawai Kita, Red)

Ada juga indikasi bahwa Berbagai Vila dan Resort di Siberut termasuk di darah Hutan Industri. Hal ini sangat bertentangan dengan UU/41/1999 Pasal 19 ayat 1. Jiaka sudah terjadi hal seperti ini maka pihak swasata akan  dirugikan, karena jika Vila dan Resort yang sudah dibangun di Daerah Hutan Industri harus dibongkar.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi para Investor, dengan kepastian Hukum mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah Daerah harus dapat meyakinkan investor yang telah berminat sehinga dapat berdampak pada ekonomi masyarakat kedepannya.

Namun Dalam Aspek Spasial, terjadi tumpang tindih peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Pariwisata. Bahkan anehnya sampai dapat ijin bangun vila dan resort di daerah peruntukan Kawasan Hutan Produksi. Bisnis Akomodasi ini jika merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 maka harus dibongkar.

Fenomena ini menarik untuk dikaji dari aspek keruangan (Spasial), dimana tumpang tindih ini disebabkan oleh kepentingan pembangunan dengan eksploitasi hutan seperti Hutan Industri dan Pengembangan Pariwisata. Pulau Siberut dengan morfologi Pulaunya sulit utuk mengembangkan wisata eksotis jika Hutannya terus dieksploitasi. Jadi suatu tantangan bagi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperjuangkan Pengembangan pariwisata Mentawai.

Konsep Spasial (Ruang) menjadi suatu media yang penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Dengan Data Spasial maka dapat ditentukan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan cakupan wilayah regional dan lokal. Dalam konteks wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Daerah (Pemda) tentu lebih memahami karakteristik fisik dan sosial daerahnya. Maka Konsep Geografi sangat dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah mengelola suatu daerah.

Pariwisata merupakan salah aspek yang harus dikembangkan pemerintah dengan berbasis masyarakat. Pulau Siberut dengan Keindahan Alam, Satwa dan Pantainya terlalu indah dan sayang jika dieksploitasi HTI, HPH dan Hutan Produksi. Pariwisata harus menjadi andalan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Oleh sebab itu Pemda Mentawai mengetahui kondisi Geografis daerahnya. Jadi lebih baik meninjau kembali ijin Hutan Industri, HPH dan Hutan Produksi. Apalagi dengan ditetapkan Kementerian Pariwisata sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pemerintah Daerah Harus mengkaji lagi Rencana Tata Ruang dan Wilayah, untuk keberlanjutan pembangunan kedepan.













Read More