Ajang Pilkada Mentawai 2017 dan Nasib Masyarakat di Hunian Tetap Pasca Gempa Dan Tsunami 2010

OLEH: Leo Randus Saragih, S.Pd., Gr

Pilkada merupakan suatu pesta demokrasi yang dinanti oleh masyarakat. Dengan pilkada maka akan ada sosok pemimpin harapan baru bagi masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sebentar lagi akan memilih pemimpinnya 5 tahun kedepan. Bahkan 2 calon telah ditetapkan KPUD Mentawai sebagai peserta yang maju sebagai Cabup dan Cawabup Mentawai. 

Kedua calon yang bertarung di Pilkada Mentawai ini adalah sama-sama Incumbent, dimana Bupati dan Wakil Bupati maju bersama diPilkada. Kinerja lima tahun belakangan ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, baik itu dari segi Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan Jaminan Kesehatan. Kedua calon inilah yang menahkodai progres Pembangunan di Mentawai belakangan ini. 

Kabupaten Kepulauan Mentawai bahkan telah ditetapkan Pemerintah pusat sebagai daerah tertinggal (Sumber: Setgab RI) yang mana berdasarkan berbagai inikator tertentu. Oleh sebab itu masih banyak pekerjaan yang harus dikebut oleh pemerintah daerah demi kesetaraan dengan daerah lainnya. Masih banyak masalah yang harus ditangani oleh pemimpin yang terpilih nantinya. Hendaknya Bupati yang terpilih dapat betul-betul memperjuangkan nasib masyarakatnya dengan cepat, karena menyangkut pemulihan ekonomi yang terpuruk. 

Salah satu masalah yang riskan dialami masyarakat adalah kondisi perekonomian di daerah Hunian Tetap (Huntap) pasca gempa dan tsunami 2010 di Mentawai. Pemerintah sudah merelokasi masyarakat ke daerah dataran tinggi. Sehingga dapat aman dari ancama tsunami. Kebijakan ini memang efektif dari segi resiko bencana. Namun bagaimana dengan pemulihan ekonominya? Saat ini masyarakat masih terkatung-katung dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Biaya hidup yang tinggi, karena distribusi sembako yang begitu sulit, karena akses jalan darat ke Huntap yang begitu memprihatinkan.

Faktanya  saat ini Masyarakat di Huntap malah lebih memilih ke pemukiman lama untuk bercocok tanam, karena di sanalah sumber ekonomi masyarakat. Seperti kebun kelapa, coklat, sawah dan hasil laut. Di sekitar relokasi juga masyarakat bercocok tanam, tetapi masih memerlukan proses yang cukup lama utuk panen. Masyarakat telah di relokasi cukup jauh dari pantai dengan akses ke pemukiman lama yang belum memadai. Tidak heran banyak masyarakat jalan kaki puluhan kilometer menuju pemukiman lama. Bahkan masyarakat sendiri mengakui bahwa sumber kehidupan mereka masih banyak di pemukiman lama. 

Akses menuju Hunina Tetap ini juga sangat memprihatinkan, jika kita berangkat dari Sikakap yang merupakan pusat dari Perekonomian di Pagai Utara Selatan. Jalur darat dengan menggunakan sepeda motor begitu susah karena jalan yang berlumpur apalagi sedang musim hujan. Akibat akses yang sulit, maka biaya hidup naik, sementara ekonomi masyarakat susah. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin susah. 

Jalan utama menuju huntap di Pagai Selatan adalah jalan bekas perusahaan PT. Minas Pagai Lumber, mungkin pemerintah ragu kepastian jalan untuk jalan nasional. Tetapi Jalan ini adalah urat nadi dari perekonomian masyarakat, mau tidak mau pemerintah harus segera memperbaiki jalan ini. Mencari alternatif, bahkan punya kebijakan khusus. Sehingga akses menuju Hunian Tetap dapat lancar yang berpengaruh terhadap kebutuhan primer penduduk. 

Begitu juga dengan kepastian lahan untuk pemukiman dan lahan bercocok tanam. Pemerintah harus segera membuat sertifikat tanah bagi masyarakat di Huntap demi kepastian Hidup di lokasi yang baru. Memang rumit permasalahan yang ada di Lokasi Hunian tetap pasca gempa dan tsunami. Karena lahan pemukiman ini adalah lahan dari HPH. Tetapi pemerintah sudah terlanjur merelokasi jauh dari pinggir pantai. Pemimpin daerahlah yang menjadi ujung tombak memperjuangkan nasib masyarakat di Hunian Tetap ini. Walaupun lahan HPH, demi kemaslahatan masyarakat di Huntap sudah seharusnya ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat maupun dareah mengenai status HPH dan lokasi Huntap ini. Jangan masyarakat menjadi miskin di lahannya yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Sedangkan hasil hutannya dikuras dari Bumi Sikerei.

Namun ada satu desa yang unik diantara desa lainnya di darah yang terkena dampak Tsunami. Yaitu desa Malakopa, di desa ini masyarakat memang direlokasi pasca Gempa dan tsunami 2010. Tetapi tidak begitu jauh, masyarakat pindah beberapa kilometer ke daerah perbukitan yang masih dekat dengan pantai, namun sudah relative aman dari bahaya tsunami. Sehingga desa ini walaupun direlokasi, pemenuhan kebutuhan ekonominya masih relatif terpenuhi dengan baik. Karena sumber ekonominya masih mudah dijangkau. 

Dengan ajang pilkada ini, maka seharusnya masyarakat lebih jeli dan dapat berdiskusi dengan kedua calon bupati, tentang langkah konkrit dari upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat sekitar Hunian Tetap. Salah satunya Kepastian sertifikat lahan pemukiman dan pertanian bagi masyarakat. Jadi Setiap ada Calon Bupati yang kampanye masyarakat sekitar Huntap, masyarakat supaya berani menyampaikan keluhan, aspirasi dan langkah cepat dari calon bupati. 

Masyarakat dan calon bupati dapat membuat kontrak politik mengenai upaya percepatan pembangunan sarana prasarana dan pemulihan ekonomi. Jangan hanya janji, istilahnya “Janji tinggal Janji, dapat Kursi Hilanglah Janji”. Sehingga istilah ajang pilkada menjadi suatu moment menentukan pemimpin yang cepat tanggap dengan situasi masyarakat yang telah lama mengalami kondisi ekonomi terpuruk. 

Dengan kontrak politik ini juga kedepanya masyarakat dapat lebih optimis, dan teredukasi akan pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Bagi calon yang dapat menyanggupi kontrak politik yang telah disepakati, maka itulah calon pemimpin yang seharusnya dipilih oleh masyarakat. Pemulihan ekonomi merupakan hal yang vital bagi masyarakat Huntap Pasca Gempa dan Tsunami, karena menyangkut urusan kebutuhan primer penduduk. Ajang pilkada bukan hanya sekedar pesta demokrasi biasa, tetapi menyangkut upaya calon pemimpin meyakinkan masyarakat dan Pemimpin terpilih berbuat demi Kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai